Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA PPS UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Tugas Panitia Pemungutan Suara atau yang biasa disingkat/ dikenal dengan PPS, sesuai dengan lampiran Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 adalah :

1. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
2. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya;
3. Membentuk KPPS;
4. Mengumumkan daftar pemilih;
5. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
7. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
8. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
11. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
13. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
14. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
15. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu,  kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, tugas ketua PPS dalam Pilgub Jatim 2013 adalah:

•  memimpin kegiatan PPS;
•  mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
•  memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;
•  mengawasi kegiatan KPPS;
•  mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
•  melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
• apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
   

Adapun tugas anggota PPS adalah :

• membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
• melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
• melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
• memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

  Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Yang terakhir, mengenai rapat PPS, meliputi :

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
2. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab pada semua hasil rapat PPS;
3. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
4. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
5. Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan  secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Posted in: